Diduga Permainan Oknum

BENGKULU, BE - Tidak serentaknya pencairan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal bedah rumah tahap kedua, menimbulkan kecurigaan bagi anggota DPRD Kota Bengkulu.  Anggota dewan menduga, hal tersebut merupakan permainan pengelolanya, dalam hal ini Bappeda Kota dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Badan Koordinasi Masyarakat (BKM) yang berada di setiap kelurahan di Kota Bengkulu.

\"Kami curiga, jangan-jangan dana itu sengaja ditahan oleh pihak tertentu sehingga sebagian ada yang sudah cair, sedangkan bagian yang lain belum ddicairkan,\" ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales SH MH, kemarin.

Ia mengungkapkan, jika tidak ada permainan, mengapa uang itu tidak didapati oleh penerimanya secera serentak. Padahal dana itu telah dikucurkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) secara sekaligus ke pemerintah daerah.

\"Setahu saya penyaluran dari pusat itu bukan dicicil, tapi dicairkan sesuai dengan jumlah penerimanya. Namun anehnya pencairan di masyarakat tidak serempak,\" ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, ia meminta Pemda Kota khususnya Bappeda untuk segera mencairkan uang sisa tahap pertama itu kepada penerimanya, karena tidak sedikit bangunan yang terbengkalai akibat terlambatnya pencairan tahap kedua tersebut.

\"Perjanjian awalnya kan jelas, bila bantuan tahap pertama sudah habis, maka kan dicairkan tahap kedua. Tapi kenyatannya  bantuan tahap pertama itu sudah lama habis karena dicairkan bulan Desember 2012 lalu, sedangkan tahap kedua belum juga dicairkan untuk keseluruhannya,\" sampainya dengan nada kesal.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya Effendy Salim SSos juga mengkritisi kebijakan Pemkot tersebut. Menurutnya, salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah walikota harus tegas. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan penundaan pencairan pun akan terus dilakukan.

\"Bisa oknum bermain, seperti menyimpan di bank untuk mengambil bunganya. Kan uang itu mencapai miliaran rupiah sehingga bunganya pun cukup besar setiap bulannya,\" ujarnya menganalisa.

Sementara dikonfirmasi, Kepala Bappeda Kota Bengkulu Dr Fitriani Badar AP MSi belum mau berkomentar, bahkan ia menyarankan untuk menghubungi Kepala Bagian Humas Pemkot.  \"Silakan hubungi Kabag Humas saja, biar dia beri penjelasan,\" elaknya. (400)

Sumber: